Meneropong Ekonomi Indonesia 2011

Pemulihan ekonomi global sangat jelas terlihat dari berbagai indikator, ekonomi di negara maju (Amerika Serikat dan Jepang) maupun di kawasan Asia (Cina dan India). 

Di Amerika Serikat, pemulihan tercermin pada pengeluaran konsumsi masyarakat yang terus menguat dan dibarengi peningkatan respon di sisi produksi. Di Cina dan India, indikasi pemulihan ekonomi lebih jelas terlihat sebagaimana tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berbagai perbaikan tersebut memberikan dampak positif bagi negara-negara yang menjadi mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Dalam beberapa bulan ke depan perekonomian besar dunia seperti Cina, India dan Indonesia akan tampil lebih baik. Ini dapat terjadi karena ekspor diperkirakan melambat pada sisa tahun 2010 dan selama semester pertama tahun 2011, yang disebabkan oleh melemahnya Amerika Serikat serta Eropa.

Bagaimana dengan wajah ekonomi Indonesia di 2011. Untuk mengukur  wajah ekonomi Indonesia di 2011, tolak ukurnya dengan asumsi  kondisi stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum.  Seperti dikatakan Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Mirza Adityaswara, riak-riak gejolak politik ini hanya proses demokrasi. Artinya jika kondisi politik  stabil, maka momentum pertumbuhan ekonomi dalam negeri bakal membaik tahun depan. 

Pemulihan Global

Kalangan ekonom memperkirakan perekonomian Indonesia yang kini nomor 16 terbesar di dunia akan tampil sebagai ekonomi unggulan dunia pada tahun depan.
 Fauzi Ichsan, ekonom senior Standard Chartered Bank memperkirakan laju pertumbuhan PDB Indonesia akan mencapai 6,2 persen pada akhir tahun ini, 6,5 persen pada 2011 dan 7 persen pada 2012.
“Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, tingkat bunga global yang rendah dan tingginya harga komoditas," kata dia.

Dia menekankan perlu percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi bidang ekonomi riil serta pertumbuhan GDP di atas 7 persen. "Bank Indonesia juga harus siap untuk menaikkan suku bunga demi mengendalikan inflasi yang telah diperkirakan." ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2011 dapat mencapai angka 6,6% atau melebihi angka yang diasumsikan dalam RAPBN 2011  yakni 6,3%. Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) Harry Azhar Azis menilai, pertumbuhan ekonomi 2011 menjadi 6,6% bukan tidak mungkin tercapai. Jika terwujud, maka ini sebagai prestasi, karena menjadi pencapaian tertinggi sejak reformasi.

Pemulihan ekonomi global yang terus berlangsung tentu menjadi salah satu alasan untuk mencapai angka 6,6% tersebut. Dampak dari pemulihan ekonomi global tentunya akan terjadi perbaikan kinerja ekspor dan belanja pemerintah yang bertambah. Hal tersebut akan menjadi  penopang pertumbuhan ekonomi 2011.

"Ekspor akan meningkat, seiring pemulihan ekonomi global. Belanja APBN juga semakin besar, pada 2011 menjadi Rp1.204 triliun," katanya.

Tabel 1: Proyeksi dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi RI 2009-2011

	Proyeksi 2009	Realisasi 2009	Proyeksi 2010	Proyeksi 2011
Pertumbuhan	4,8%	4,5%	5,5%	6-6,3%
Konsumsi Rumah Tangga	5,2%	4,9%	5,3%	5,2-5,3%,
Konsumsi Pemerintah	14,7%	15,7%	9,3%	10,9-11,2%
Investasi	7,7%	3.3%	7,2%	7,9-10,9%
Ekspor	-14.4%	-9,7%	5,1%	9,7-10,6%
Impor	-16,8%	-15%	7,2%	14,3-15,9%

 Sumber data: diolah dari BPS, Nota Keuangan APBN2010 dan RPJMN 2010-2014

Dipaparkannya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,6% pada 2011  belanja negara harus tepat sasaran. Alokasi belanja harus tersalurkan ke sektor dan wilayah yang berkontribusi terhadap PDB (produk domestik bruto). "Belanja seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan industri harus menjadi prioritas," tegasnya.

Mirza  menuturkan diharapkan yang menjadi penopang pertumbuhan itu dari pertumbuhan nilai investasi diperkirakan tumbuh sebesar 7,9-10,9%, sedangkan ekspor barang dan jasa diperkirakan  mencapai 9,7-10,6% dan impor barang dan jasa sekitar 14,3-15,9%.

Motor penggerak pertumbuhan masih ditopang oleh konsumsi, terutama konsumsi pemerintah yang terlihat pada porsinya yang relatif besar dibandingkan yang lain. Namun, proyeksi kontribusi konsumsi pemerintah mengalami penurunan seiring dengan peningkatan target pertumbuhan investasi. 

Hal ini dapat dinilai cukup baik karena sektor konsumsi tidak dapat dijadikan sebagai penopang utama secara terus menerus. Sektor investasi harus mulai berperan lebih besar dalam menopang pertumbuhan agar tercipta kualitas pertumbuhan yang lebih baik.

Penopang Pertumbuhan

Untuk meningkatkan kontribusi investasi terlihat sinyal positif dari pemerintah dengan meningkatnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur meningkat dari Rp 88,5 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 133,9 triliun pada tahun 2011.  Alokasi anggaran infrastruktur tahun 2011 ini merupakan yang terbesar  dalam 6 tahun terakhir.

Percepatan pertumbuhan ekonomi 2011 selain didukung dengan pengeluaran pemerintah, juga harus memanfaatkan peluang investasi pihak swasta. Pemberian insentif secara tepat dalam hal ini diperlukan untuk mendorong peningkatan investasi pihak swasta.

Wacana tax holiday  2011 dapat ditindaklanjuti dalam meningkatkan peran swata dalam perekonomian. Selain itu peningkatan efektifitas dan efisiensi birokrasi yang didukung dengan reformasi berkelanjutan secara tidak langsung akan memberikan dampak positif  pada peningkatan investasi swasta dalam perekonomian.

Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan industri pengolahan bisa tumbuh 4,5% melalui langkah peningkatan daya saing dan restrukturisasi industri serta pengembangan kluster industri. Untuk sektor pengangkutan dan telekomunikasi ditargetkan tumbuh sebesar 12,6%.

Sementara itu, untuk sektor pertanian ditargetkan pertumbuhannya meningkat sebesar 3,8% dengan berbagai program ketahanan pangan, a.l., peningkatan produktivitas, bantuan subsidi, berbagai program penanganan paska panen, dan pembangunan irigasi.

Dalam RAPBN 2011, pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% yang ditopang oleh konsumsi masyarakat sebesar 5,1%, konsumsi pemerintah 6,4%, investasi 10%, ekspor barang dan jasa 8,3%, dan impor barang dan jasa 9,3%.

sumber : sigit/diolah dari berbagai sumber - businessreview.co.id

 

Menyebar BUMN, Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

Belum lama ini, Kementerian Negara BUMN melansir wacana yang menarik untuk dicermati. Pertama, kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan seluruh badan usaha milik negara tersebut berencana memindahkan kantor beberapa BUMN yang saat ini masih berada di sekitar istana Merdeka ke wilayah lain. Pemindahan ini akan dibiayai dana dari APBN. 

Kebijakan kedua adalah rencana pembangunan BUMN Tower. Menteri Negara BUMN menjelaskan bahwa gedung yang direncanakan akan dibangun secara mandiri dari dana BUMN tersebut merupakan kebutuhan untuk melambangkan kerjasama, keterpaduan, dan kekompakkan seluruh BUMN.

Mencari Alasan Pindah

Dua kebijakan Kementerian BUMN tersebut penting untuk dikritisi karena mencuatkan beberapa pertanyaan dan inkonsistensi. Tentang kebijakan pemindahan kantor-kantor BUMN, setidaknya terdapat dua pertanyaan mendasar yang muncul. Pertama, tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan kantor-kantor BUMN yang saat ini berada di Ring 1 Istana Presiden harus dipindah. Dapat dipahami bila pemerintah sulit mengemukakan alasan pemindahan dengan lugas, karena apabila pertimbangannya adalah bahwa hanya lembaga negara dan kementerian yang boleh berkantor di sekitar Istana Presiden, bukankah itu berarti bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat akan harus hijrah pula?

Kedua, kebijakan pemindahan ini juga terkesan tidak konsisten dengan semangat penghematan yang dicanangkan pemerintah yang bahkan telah berencana mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai penghematan pembelanjaan anggaran kementerian dan lembaga 2011. Apabila biaya perjalanan dinas, akomodasi hotel, serta rapat di luar kantor saja akan sangat dibatasi, apatah lagi memindahkan banyak kantor yang pasti akan membutuhkan banyak biaya, sementara pada saat bersamaan terdapat banyak aktivitas penting yang membutuhkan prioritas pendanaan.

Mempertanyakan Urgensi BUMN Tower

Gagasan Menteri Negara BUMN yang begitu berhasrat membangun BUMN Tower juga layak dipertanyakan. Dalam setiap kesempatan berbicara kepada media massa, mantan Direktur Utama Perum Bulog ini hanya mengemukakan alasan pembangunan BUMN Tower sebagai perlambang kekompakan badan usaha-badan usaha milik negara. Sebuah alasan yang absurd dan jelas merupakan prioritas yang keliru waktu.

Padahal, belum lama ini Menteri BUMN juga meningkatkan target setoran pajak dan dividen badan usaha-badan usaha milik negara, bahkan untuk beberapa sektor industri hingga dua kali lipat dari tahun lampau. Tentu saja, untuk memenuhi target tersebut seluruh perusahaan pelat merah tersebut harus mengerahkan segenap sumber daya yang dimilikinya. 'Perintah' untuk menyisihkan dana guna membangun BUMN Tower tentu saja akan mengurangi kesempatan mereka mengoptimalkan penggunaan dana bagi peningkatan usaha dan pemenuhan target dividen. Direktur Utama PT BNI Tbk (BBNI), misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa jika modal terlalu banyak diambil melalui dividen maka akan mengganggu pertumbuhan bank. (kontan.co.id/23/01/2010).

Menyebar BUMN

Alih-alih mengumpulkan kantor-kantor BUMN jadi satu dalam BUMN Tower, pemerintah seharusnya justru menyebar pusat badan usaha-badan usaha milik negara itu ke seluruh penjuru tanah air sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Sebagian BUMN memang telah menempatkan kantor pusatnya di daerah di mana kegiatan utama bisnisnya berada, namun masih ada pula BUMN yang berkantor pusat di Ibukota, padahal kegiatan utama usahanya berada di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta.

Penyebaran kantor pusat BUMN, dan bukan mengumpulkannya pada sebuah gedung, menjanjikan setidaknya dua keuntungan. Pertama, badan usaha-badan usaha milik negara tersebut akan berkesempatan memahami lebih baik kondisi yang ada di daerah usahanya. Pemahaman yang lebih baik ini akan memungkinkan perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam mengelola persaingan yang kian ketat dan dalam mengembangan usahanya.

Kedua, perusahaan-perusahaan pelat merah yang tersebar di tanah air akan berperan menjadi agent of development di daerah-daerah di mana kegiatan inti usahanya berada. Keberadaan perusahaan berikut sumberdaya manusianya akan memberikan multiplier effects yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tidak akan hanya merasakan polusi, namun juga dapat merasakan sebesar-besarnya manfaat dari kehadiran perusahaan-perusahaan milik negara tersebut. Apalagi, kesenjangan kegiatan ekonomi antar daerah yang saat ini masih sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dari pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 sebesar 6,1%., pulau Jawa menyumbang 58%, disusul Sumatera memegang peranan 23,1%, diikuti oleh Kalimantan (9,2%), Sulawesi (4,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,7%), serta yang terakhir Maluku dan Papua (2,4%). Ketimpangan yang sangat mencolok tersebut tentu amat berbahaya bagi integrasi bangsa bila tidak segera memperoleh perhatian yang semestinya.

sumber : Ali Mutasowifin - detikNews.com

cara menghitung pertumbuhan ekonomi

            Untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. (Di level provinsi di Indonesia biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto-PDRB) PDB jika dibagi dengan jumlah penduduk maka menjadi PDB per kapita. Ukuran ini lebih spesifik karena memperhitungkan jumlah penduduk serta mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu tempat.
 

Ada banyak pendapat mengenai penyebab naik turunnya total produksi barang dan jasa, namun banyak ahli ekonomi yang setuju akan dua penyebab berikut ini :

(1) Sumber pertumbuhan. 

Ahli-ahli ekonomi sering merujuk pada tiga sumber pertumbuhan, yaitu :

     (a) peningkatan tenaga kerja, 

     (b) peningkatan modal, dan 

     (c) peningkatan efisiensi  dimana kedua faktor ini digunakan. 

Jumlah tenaga kerja dapat meningkat jika pekerja yang telah tersedia bekerja lebih lama, atau jika ada tambahan tenaga kerja baru. Sedangkan persediaan modal dapat meningkat jika perusahaan mendorong kapasitas produktifnya dengan menambah pabrik dan peralatan (investasi). Efisiensi bertambah ketika output yang lebih dapat diperoleh dari jumlah tenaga kerja dan/atau modal yang sama. Ini sering disebut sebagai Total Factor Productivity (TFP). Pendorongan ketiga sumber ini disebut juga
supply-side economy, atau ekonomi dari sisi penawaran.
 

(2) Terjadinya penurunan (downturns) pada ekonomi (resesi dan depresi). 

Ini menjawab pertanyaan mengapa output dapat turun atau naik lebih lambat. Secara logika, apapun yang menyebabkan penurunan pada tenaga kerja, modal, atau TFP akan menyebabkan penurunan pada output atau setidaknya pada tingkat pertumbuhan output. Misalnya, peristiwa seperti bencana alam, penyebaran penyakit berbahaya dan kerusuhan.
 

Lalu bagaimana PDB diukur? Caranya, total nilai berbagai macam barang dan jasa diagregasikan. Namun karena berton-ton baja tidak mungkin dijumlahkan begitu saja dengan, misalnya, produksi roti, maka proses agregasi dilakukan berdasarkan nilai uang produksi barang-barang tersebut. Di Indonesia PDB diukur setiap tiga bulanan dan tahunan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Nilai total pendapatan nasional dalam satuan hargasekarang disebut dengan PDB nominal (PDB atasdasar harga berlaku). Nilainya tentu berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan kuantitas produksi barang/jasa atau dalam harga dasarnya.
 

Jika nilai nominal ini dihitung dalam harga yangtetap atau dipatok, didapatlah nilai PDB riil (PDB atas dasar harga konstan). Untuk menghitung nilairiil tersebut dipilihlah satu tahun dasar —misalnya tahun 2000. Kemudian, nilai semua barang dan jasa dihitung berdasarkan harga masing-masing yang berlaku pada tahun tersebut. Karena harga barang sudah tetap, PDB riil dianggap hanya berubah sesuai dengan adanya perubahan kuantitas barang/jasa. 

Perubahan PDB ini mencerminkan perubahan kuantitas output produksi secara riil. Inilah yang sehari-hari disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang disebut sebagai “ pertumbuhan ekonomi” tidak lain mengacu pada peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian.
 

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :
 

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%
 

g = tingkat pertumbuhan ekonomi
PDBs = PDB riil tahun sekarang
PDBk = PDB riil tahun kemarin
 

Contoh soal :
 

PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah = Rp. 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007 ?
 

jawab :
 

g = {(467-420)/420}x100% = 11,19%
 

Semoga Bermanfaat

Kesenjangan Ekonomi Semakin Lebar

 Perekonomian Indonesia pada 2010 tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto naik dari Rp 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi Rp 6.422,9 triliun tahun lalu. Namun, pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky di Jakarta, Senin (7/2/2011), mengatakan, kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga mereka.

Sementara sektor industri berorientasi penciptaan nilai tambah penyerap lapangan kerja, yang menjadi salah satu indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi, justru kian melemah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengumumkan, pertumbuhan ekonomi pada 2010 dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Rp 6.422,9 triliun dan pendapatan per kapita mencapai Rp 27 juta per tahun.

Jumlah ini didapat dari membagi Rp 6.422,9 triliun dengan 237,6 juta penduduk Indonesia.

Rusman menjelaskan, konsumsi rumah tangga menyumbang kue pertumbuhan terbesar, yakni 56,7 persen, disusul investasi 32,2 persen. Idealnya, konsumsi rumah tangga terus menurun hingga di bawah 50 persen, seperti yang terjadi di negara-negara maju.

Pertumbuhan PDB pun kemudian didukung oleh ekspansi investasi, terutama untuk industri manufaktur yang menciptakan lapangan kerja.

Meski demikian, komposisi investasi yang sudah melebihi 30 persen dari PDB telah menunjukkan ada sirkulasi yang bermanfaat bagi perekonomian jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi pada 2010 telah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 3,34 juta orang. Dengan demikian, menurut Rusman, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada 2010 mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi 548.000 orang.

”Ini cukup bagus. Penciptaan lapangan kerja paling besar pertama adalah sektor jasa 325.000 orang. Nomor dua industri pengolahan yang mampu menyerap 220.000 orang,” ujarnya.

Yanuar Rizky berpendapat, konsumsi penopang pertumbuhan ekonomi baru dikatakan berkualitas apabila mampu mendorong kegiatan produksi yang menyerap lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi kita seperti terpisah dari fungsi produksi.

Sektor jasa dari perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 8,7 persen dan menjadi penyumbang terbesar terhadap total pertumbuhan PDB, yakni 1,5 persen.

Sumber pertumbuhan PDB terbesar lain adalah angkutan dan industri, masing-masing 1,2 persen.

Konsumsi rumah tangga masih menopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 2,7 persen dan investasi 2 persen.

Menurut Yanuar, konsumsi rumah tangga yang tinggi tersebut sebagian besar didukung oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Konsumsi nasional pun ternyata gagal mendorong kegiatan produksi karena sebagian besar kebutuhan domestik didapat lewat impor.

Yanuar mengutip laporan Asia Wealth Report 2010 yang memaparkan secara rinci ke mana saja distribusi investasi kekayaan orang-orang kaya di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.

Kelompok orang kaya Indonesia menyimpan 33 persen aset kekayaan mereka dalam bentuk deposito atau tabungan, real estat (22 persen), saham (19 persen), reksa dana pendapatan tetap (16 persen), dan investasi alternatif, seperti kurs mata uang asing atau komoditas (10 persen).

”Jadi, kebanyakan peningkatan pendapatan itu berasal dari deposito dan instrumen finansial lain dan yang menikmati hanya 200.000 pemilik rekening di atas Rp 100 juta, menurut data BPS. Bagaimana bisa berkualitas kalau pertumbuhan lebih rendah dari inflasi (6,96 persen) dan orang yang tumbuh saat ini hanya pemilik modal yang mampu bermain di pasar uang, bukan berproduksi,” ujar Yanuar.

Industri terpuruk

Kalangan pengusaha juga turut mengkhawatirkan adanya kesenjangan lapisan masyarakat kaya dan miskin. Apabila pemerintah terlambat menanganinya, akan terjadi persoalan sosial yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan politik.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengemukakan, pengusaha terus berusaha keras menjadi lokomotif perekonomian nasional. Namun, upaya keras tersebut akan sia-sia apabila pemerintah tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki kondisi yang ada, seperti infrastruktur, penegakan hukum, pasokan energi, dan ekonomi biaya tinggi.

”Industri manufaktur masih tertolong dengan pertumbuhan sektor otomotif dan elektronik. Toyota dan Honda masih tumbuh karena jumlah penduduk terus bertambah, elektronik masih maju karena mengekspor,” ujar Sofjan.

Namun, kondisi ini dikhawatirkan tidak bertahan lama jika pemerintah tak segera mengubah kebijakan bea masuk yang memanjakan importir. Kebijakan tersebut, termasuk menaikkan tarif dasar listrik, menghantui dunia usaha.

Minat pengusaha memproduksi barang menurun. Mereka kini menjadi lebih pragmatis dan sebagian mulai beralih menjadi importir sehingga lambat laun mempersempit penciptaan lapangan kerja baru.

Kondisi ini yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Yang menikmati pertumbuhan hanya sebagian kecil masyarakat dan masih banyak yang hidup pas-pasan.

”Bagaimana mau tumbuh baik kalau pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan industri manufaktur. Pengusaha juga tidak mau terkena getah dan setback kalau terjadi apa-apa akibat dampak kesenjangan pendapatan,” ujar Sofjan.

Dalam laporan BPS, kontribusi industri pengolahan dalam PDB merosot selama tiga tahun terakhir.

Pada 2008, industri pengolahan berperan sebesar 27,8 persen dalam PDB, lalu turun menjadi 26,4 persen pada 2009 dan 24,8 persen pada 2010. Industri pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyerap sedikitnya 40 juta pekerja dari 108,21 juta pekerja.

sumber : kompas

Beberapa Warning Substantif dalam Menginterpretasikan Data/Indikator Statistik Strategis BPS *)

Paparan ini lebih banyak bernuansa kualitatif sebagai pengantar untuk memahami formula-formula yang lebih. Paparan ini tidak hanya membahas terkait konsep dan aspek metodologis melainkan juga mencoba mengetengahkan kemungkinan determinan yang membangun suatu angka statistik.

1. Memaknai Angka Pertumbuhan Ekonomi 

Untuk memahami pengertian di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu perlu kita pahami beberapa konsep dasar antara lain, Sumber Daya Tenaga Kerja dan Modal yang disebut sebagai faktor produksi. Faktor produksi ini digunakan untuk mengubah input menjadi output (dengan nilai yang lebih tinggi). Nilai input yang bertambah disebut value added (nilai tambah). Akumulasi nilai tambah dari setiap sektor disebut sebagai Produk Domestik Bruto (PDB).

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan dari angka PDB antarkurun waktu tertentu. PDB atas dasar harga berlaku yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menurut harga yang berlaku pada tahun observasi untuk melihat struktur ekonomi sektoral.

Dalam menerjemahkan angka pertumbuhan ekonomi perlu kehati-hatian dan kecermatan. Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu kurun waktu tertentu belum tentu langsung terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Itu akan tergantung bagaimana struktur dari PDB itu sendiri atau struktur dari pertumbuhan yang terjadi.
 

Ambil contoh, walaupun sektor pertanian tumbuh, pada triwulan I 2009 (q to q: triwulan I 2009 dibandingkan triwulan IV 2008) sebesar 19,3 persen yang diperoleh dari siklus panen raya tahunan di awal tahun 2009, tetapi kalau pertumbuhan itu hanya diperoleh dari petani yang memiliki lahan luas, besar kemungkinan angka kemiskinan petani lapisan bawah tidak akan banyak mengalami perubahan. Dalam konteks ini yang perlu dipertanyakan adalah pada dan atau dari lapisan masyarakat yang mana pertumbuhan itu terjadi. Begitu juga pertumbuhan yang digambarkan oleh sektor industri. Jika pertumbuhan itu hanya berasal dari kelompok usaha tertentu yang sangat padat modal, belum tentu akan membawa kemajuan bagi kelompok industri yang lain, apalagi dengan industri kecil dan mikro.
 

Itu sebabnya mengapa ekonomi terkadang menunjukkan pertumbuhannya, tetapi angka kemiskinan relatif tetap dan angka pengangguran bahkan meningkat. Apa yang dikemukakan ini hanya sekadar contoh kecil betapa dibutuhkannya kehati-hatian kita dalam menerjemahkan suatu angka statistik.

2. Memaknai Angka Inflasi dan Nilai Tukar Petani

Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia menggunakan Modified Laspeyres (sesuai manual ILO). Penggunaan IHK ini juga sesuai dengan klasifikasi internasional “Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICAP)”.
 

Ada beberapa hal yang perlu terlebih dahulu diketahui terkait perhitungan IHK/inflasi. Pertama, adalah Inflasi Umum yaitu inflasi seluruh barang dan jasa. Dengan menggunakan tahun dasar 2007, yang implementasinya dimulai di bulan Juni 2008, pengumpulan datanya dilakukan di 66 kota, 774 komoditi terdiri dari 694 komoditi inti, 19 komoditi administered, dan 61 komoditi yang harganya relatif bergejolak. Pengamatan/survei dilakukan di 53 pasar tradisional dan di 98 pasar modern. (Catatan: Inflasi Administered Inflation: inflasi barang dan jasa yang perkembangan harganya secara umum dapat diatur pemerintah meliputi 19 komoditi (bensin, tarif listrik, rokok, dsb). Volatile Goods Inflation: inflasi dari komoditi yang perkembangan harganya sangat bergejolak meliputi 55 komoditi (beras, minyak goreng, cabe, daging ayam ras, dsb).
 

Catatan khusus yang perlu diberikan bahwa angka inflasi nasional yang selalu diumumkan pada setiap awal bulan adalah angka yang mewakili perkembangan harga di 153 pasar tradisional, 98 pasar modern yang tersebar di 66 kota. Yang menjadi persoalan, terkadang karena terjadi kenaikan harga beberapa komoditas dan itu terjadi di sekitar wilayah kita, kita langsung terjebak pada generalisasi bahwa angka inflasi semestinya tinggi, atau kondisi yang sebaliknya.
 

Apakah inflasi akan langsung berpengaruh kuat pada segmen penduduk lapisan bawah, itu juga akan tergantung kepada jenis komoditas apa saja yang menjadi penyebab dari inflasi tersebut. Jika komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi didominasi oleh komoditas yang dikonsumsi oleh lapisan terbesar masyarakat kelas bawah, maka inflasi tidak akan banyak pengaruh pada masyarakat di lapisan atas. Dalam menginterpretasikan pengaruh dari angka inflasi kita perlu mengkaji komoditas apa saja dan dari wilayah mana yang banyak memberi kontribusi terhadap terjadinya inflasi tersebut.
 

Terkait Nilai Tukar Petani (NTP), ide dasar yang terkandung di balik angka ini adalah untuk menggambarkan seberapa besar perbandingan antara harga yang dapat dinikmati petani karena terkait dengan produk mereka dengan harga dari barang-barang yang mereka beli (bukan produk mereka). Ringkasnya NTP adalah perbandingan antara rata-rata harga yang diterima oleh petani dengan rata-rata harga yang dibeli oleh petani dikalikan dengan 100.
 

Dengan formula tersebut berarti jika nilai NTP semakin tinggi, secara umum memberi makna bahwa petani lebih teruntungkan. Beberapa komoditas yang dihitung terkait harga yang diterima petani tanaman pangan yaitu padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan rakyat. Harga yang dibayar petani terdiri dari antara lain barang-barang untuk konsumsi rumah tangga (makanan, perumahan, pakaian, serta aneka barang dan jasa), biaya produksi, dan penambahan barang modal (bibit, pupuk, sewa tenaga, upah, dan lainnya).
 

Pertanyaannya, apakah dengan nilai NTP semakin tinggi, langsung dapat diterjemahkan oleh rekan-rekan pers bahwa kesejahteraan petani meningkat? Ini juga membutuhkan kehati-hatian. Bisa ya, tetapi perlu kehati-hatian.
 

Jika angka NTP meningkat karena peningkatan harga komoditas yang diterima petani, padahal komoditas itu hanya diproduksi oleh petani tertentu, belum tentu lapisan terbesar petani akan dapat menikmati kenaikan dari indikator NTP tersebut. Perlu diingat bahwa 13 juta rumah tangga tani di Indonesia adalah petani gurem. Dan sebagai catatan bahwa dalam beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa ternyata semakin sejahtera petani yang berlahan luas, semakin terbuka kesempatan mereka untuk melakukan ekspansi lahan yang mengorbankan lahan sempit petani miskin.

3. Memaknai Dinamika Angka Pengangguran

Framework sebagai acuan berpikir untuk menghitung angka ketenagakerjaan di Indonesia adalah Labour Force Framework. Batas bawah umur (Economically Active Population): 15 tahun, walau dalam pendataan 10 tahun. (Brazil: 10 tahun, Swedia: 16 tahun, Mesir: 6 tahun, Canada: 14 dan 15 tahun). Dalam terminologi pengangguran, dikenal beberapa indikator seperti pengangguran terbuka, yaitu penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja dan aktif mencari kerja. Setengah pengangguran yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak termasuk yang sementara tidak bekerja. Setengah penganguran terpaksa yaitu yang bekerja kurang dari 35 jam dan masih mencari kerja. Setengah pengangur sukarela yaitu yang bekerja kurang dari 35 jam dan tidak lagi tidak mencari kerja.
 

Ada beberapa konsep definisi ketenagakerjaan yang patut dikuasai oleh semua pihak antara lain konsep bekerja (seseorang disebut bekerja jika selama seminggu melakukan aktifitas ekonomi dan dilakukan minimal selama satu jam), konsep pengangguran yaitu mereka yang tidak bekerja, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Ibu rumah tangga yang hanya mengurus kegiatan rutin dalam rumah tangganya tidak termasuk ke dalam kategori sebagai pengangguran. Mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan digolongkan sebagai angkatan kerja.
 

Terkait dengan angka pengangguran terbuka, rekan-rekan pengamat dan juga rekan-rekan dari media cenderung memiliki anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi senantiasa berkorelasi negatif (berlawanan) dengan angka pengangguran. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi, maka pasti angka pengangguran akan menurun. Sekali lagi dalam menghubungkan keduanya membutuhkan kehati-hatian terutama terkait dengan pemahaman tentang konsep yang ada di balik suatu angka.
 

Kita perhatikan angka berikut: tingkat pengangguran terbuka Februari 2009 sebesar 8,14 persen, menurun dibandingkan angka pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2008 yang sebesar 8,39 persen. Banyak kemungkinan, tidak hanya satu kemungkinan, yang menjadi determinan dari penurunan angka ini. Selain karena kebijakan pembangunan yang memungkinkan terjadinya kenaikan daya serap tenaga kerja, beberapa determinan yang lebih spesifik dapat berkontribusi seperti penjelasan berikut:
 

Pertama, adanya ekspansi sektor ekonomi produktif yang memungkinkan lapisan terdidik dapat berpartisipasi dalam dunia kerja yang terbuka tersebut. Pada lapisan masyarakat terdidik ini, penambahan atau penurunan persentase pertumbuhan ekonomi akan, secara umum, sangat berpengaruh terhadap naik turunnya angka penganguran. Di sini akan berlaku hukum elastisitas tenaga kerja di mana satu persen pertumbuhan ekonomi akan menurunkan sekian persen angka pengangguran.
 

Domain ini sebagai karakteristik dari kelompok pencari kerja terdidik, yang tinggal di lingkungan elite atau menengah kampung-kampung urban. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang membuka kesempatan kerja baru akan ditangkap oleh kelompok ini untuk bekerja di sektor formal. Dinamika perekonomian sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar kerja kelompok tersebut.
 

Hal ini pun tidak begitu saja dapat diasumsikan secara linier. Jika pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesempatan kerja yang kurang diminati dan masih memiliki daya topang ekonomi keluarga yang relatif baik, maka mereka tetap akan berada di kelompok yang menunggu, dan akan tergolong sebagai pengangguran.
 

Kedua, dinamika kelompok masyarakat kurang terdidik, tinggal di daerah kumuh atau di kantong-kantong kemiskinan perdesaan yang berbudaya tradisional monodoksi (dalam istilah Piere Bourdieu, tokoh post modernism, disebut sebagai kelompok doxa). Kelompok ini tidak akan terpengaruh langsung oleh dinamika pertumbuhan ekonomi makro. Pada saat ekonomi tumbuh atau melamban, pengangguran bisa saja tinggi atau sebaliknya.
 

Secara tradisional mereka tetap bekerja untuk menyambung hidup, terlepas dari keadaan ekonomi makro membaik atau memburuk. Mereka akan bekerja apa saja, dengan pola-pola kerja tradisional, mulai dari jenis pekerjaan serabutan, buruh tani, pedagang asongan, menjual jasa sebagai tukang semir sepatu, kuli angkut atau bahkan bekerja sebagai pemulung. Mereka ini justru merupakan lapisan terbesar dari total angkatan kerja Indonesia.
 

Ketiga, keterkaitan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh proses transformasi budaya pada lapisan menengah di Indonesia. Perubahan pola hubungan emosional dalam rumah tangga (antara suami dan istri) ke arah yang lebih terbuka, terjadinya penurunan fertilitas yang memungkinkan seorang ibu memiliki waktu yang lebih luang, dan semakin renggangnya norma yang restriktif terhadap wanita untuk bekerja, maka melambannya pertumbuhan ekonomi, yang diikuti tekanan perekonomian dalam keluarga justru mendorong kaum perempuan “rumahan” untuk bekerja di luar rumah terutama pada sektor-sektor informal perkotaan. Menurunnya pertumbuhan ekonomi bukan tidak mungkin akan diikuti dengan penurunan sesaat angka pengangguran.
Intinya, dalam menginterpretasikan naik atau turunnya angka pengangguran membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi.

4. Memahami Angka Kemiskinan

Amartya Sen (1983) memperkenalkan konsep kemiskinan sebagai kapabilitas personal (person,s capabilities) yaitu seseorang yang seharusnya memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai/menjalankan seperangkat fungsinya sebagai manusia dalam hidup dan kehidupannya. Sementara itu, Artkinson dan Bourguinon (1999) bahkan mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakcukupan kekuatan untuk mengakses sumber daya ekonomi.
Di Indonesia, konsep yang digunakan dalam menghitung angka kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Negara-negara yang menggunakan konsep ini, antara lain: Pakistan, Vietnam, dan Bangladesh.

Konsep dan Pengukuran Kemiskinan

Sangat berbahaya bagi seorang analis atau insan pers dan para pengamat jika berkeinginan untuk memahami angka kemiskinan tanpa memahami dimensi metodologisnya.
 

Terkait metodologi perhitungan kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), telah banyak dikemukakan di berbagai kesempatan bahwa dalam hal pengukuran angka kemiskinan, metodologi yang diaplikasikan oleh BPS adalah melalui pendekatan konsumsi.
 

Mereka yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah mereka yang nilai konsumsinya kurang dari nilai 2100 kkal/per orang/per hari (dasar dari hasil widya karya nasional gizi) plus kebutuhan primer nonmakanan. Batas garis kemiskinan yang dihasilkan selalu disesuaikan dengan perkembangan harga-harga, terutama yang terkait dengan komoditas makanan. Untuk tahun 2009, nilai dari garis kemiskinan itu Rp 200.262 per kapita per bulan (untuk nasional).
 

Salah satu dalil dari ukuran konsumsi bahwa seluruh komoditas, tanpa membedakan komoditi yang diperoleh dari pembelian, pemberian, dan dari usaha sendiri, sepanjang itu dikonsumsi oleh rumah tangga, akan dinilai dengan uang. Kekuatan dari pendekatan ini terletak pada kecermatannya. Di sisi yang lain terdapat pula keterbatasan terutama kesulitan masyarakat awam untuk memahami konsep konsumsi dari pemberian dan dari usaha sendiri. Besaran pengeluaran seseorang sering diidentikkan dengan besarnya nilai konsumsi yang dibeli.
 

 

Pilihan pada ukuran pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi didasari oleh kenyataan bahwa akan berbahaya jika menggunakan ukuran pendapatan. Hal ini terkait dengan kompleksitas jenis dan status pekerjaan sebagai sumber penghasilan dan juga tingkat kejujuran responden. Sangat sulit untuk menggali informasi yang benar berapa pendapatan suatu rumah tangga itu sesungguhnya.
 

Ukuran kemiskinan yang dipakai di Indonesia terbilang relatif moderat. Jika patokannya US$ PPP seperti yang diaplikasikan oleh Bank Dunia, batas garis kemiskinan di Indonesia, dengan metode yang disebutkan, nilainya sekitar US $ 1,6 PPP (untuk keterbandingan tahun 2006). Batasan garis kemiskinan di Indonesia jauh lebih layak dibandingkan ukuran nasional yang diaplikasikan di China dan India dengan nilai di bawah US$ 1 PPP .
 

Tiga huruf PPP harus terus melekat dalam pemahaman kita ketika kita akan menggunakan alternatif batas garis kemiskinan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Batas garis kemiskinan dalam dolar yang digunakan oleh Bank Dunia bukan dalam pengertian kurs atau exchange rates di masing-masing negara tetapi Purchasing Power Parity (PPP). Artinya, dengan US$ 1 dibelanjakan di Amerika, maka dihitung nilai setaranya dalam rupiah jika barang dan jasa itu diperoleh di Indonesia. Kita lihat konversi berikut yaitu US$ 1 PPP = Rp 3.240,50 dan US$ 2 PPP = Rp 6.481,00/orang/hari. Sangat menyesatkan jika kita katakan bahwa angka US$ Bank Dunia itu setara exchange rates 20 ribu rupiah. Sementara itu kalau dikonversi ke nilai PPP maka ukuran kemiskinan BPS/batas garis kemiskinan BPS ekuivalen US$ 1,55 PPP (ini termasuk angka yang cukup tinggi).

II. Beberapa Sumber Data BPS yang Kaya dengan Informasi Strategis

Di BPS terdapat puluhan jenis survei yang dilakukan setiap tahun, baik yang mengumpulkan data terkait keadaan perekonomian, sosial, dan pembangunan. Begitu juga dengan sensus, ada tiga jenis sensus yang dilakukan oleh BPS: Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi.
 

 

Hakekat pembangunan adalah bagaimana rakyat menjadi sejahtera. Kesejahteraan merupakan the end goals dari pembangunan di mana pun. Salus populi suprema lex (kesejahteraan adalah hukum tertinggi). Banyak variabel yang sangat potensial digunakan untuk memonitor perkembangan kesejahteraan rakyat di Indonesia dan itu semua terangkum dalam kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap tahun.
 

Indikator ketenagakerjaan bukan hanya pengangguran atau setengah pengangguran tetapi banyak indikator lainnya yang dapat digunakan dan variabel-variabel itu banyak disediakan melalui hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang juga dilakukan setiap tahun.
 

Satu lagi sumber data di BPS yang sampai saat ini masih jarang dimanfaatkan oleh para sahabat-sahabat wartawan yaitu data kewilayahan dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Data Podes ini menyediakan informasi terkait ketersediaan infrastruktur, kondisi lingkungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas ekonomi, tingkat kerawanan sosial, dan banyak informasi lainnya yang menggambarkan keadaan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jika kita tertarik untuk mengungkapnya, kita yakin informasi dari Podes banyak yang dapat memberi pencerahan kepada masyarakat luas. Ini hanya beberapa contoh dari sumber data potensial yang dapat memperkaya para jurnalis untuk menelusuri mozaik kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat Indonesia disamping sumber data lainnya.
 

Satu catatan khusus bahwa di tahun 2010 Indonesia akan melaksanakan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang datanya akan sangat kaya dan dapat menggambarkan keadaan kependudukan, sosial dan, dalam beberapa hal, ekonomi rumah tangga sampai wilayah terkecil sekalipun. Data itu tidak hanya dinanti oleh banyak pihak di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia yang antusias untuk melihat Indonesia dari hasil sensusnya.

III. Penutup

Paparan ini hanya pengantar yang menggambarkan betapa suatu angka statistik apakah itu angka pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, inflasi dan atau angka-angka statistik lainnya bukanlah sekadar angka dengan informasi satu dimensi melainkan suatu angka yang di baliknya sesungguhnya banyak terkandung makna yang kompleks dan menarik.
 

Untuk memahami data kita terlebih dahulu harus memahami konsep definisinya, metodologi pengumpulan datanya, dan substansi keilmuan yang ada di balik angka-angka tersebut. Sangat merugi andai kita terjebak dan masih terbelenggu dengan sikap-sikap yang cenderung begitu sederhana dan prematur dalam menerjemahkan angka statistik. Apalagi kalau kita menerjemahkan suatu angka melalui persepsi subjektif dari kacamata yang terbatas.

 

Enrico Giovannini, Direktur Statistik OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development yang berkedudukan di Paris) mengingatkan kita “Sometimes, the fault does not lie with the indicators but in their inappropriate use-because the message provided by them may be misinterpreted by the audience to which they are addressed... “.

*) Oleh: M.Sairi Hasbullah
Kepala Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik (BPS)

MEMAKNAI ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Panel Modul Konsumsi Maret 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%). Dibanding dengan angka kemiskinan pada Maret 2009 yakni sebesar 32,53 juta jiwa (14,15%), berarti angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1,51 juta jiwa.

Sebelum kita memaknai angka-angka di atas, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana angka-angka tersebut bisa didapat. Menurut berita resmi statistik no. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh BPS RI, disebutkan bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan metode yang digunakan adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari 2 komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Apabila ada penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, maka itulah yang disebut penduduk miskin.

            

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai konsep dan metode perhitungan angka kemiskinan yang dilakukan oleh BPS, maka penentu paling utama agar bisa memaknai secara bijak angka kemiskinan di Indonesia adalah melalui seberapa besar Garis Kemiskinannya. Untuk tahun 2010, garis kemiskinan di Indonesia adalah sebesar Rp 211.726,- per kapita per bulan. Itu artinya setiap orang yang rata-rata pengeluarannya per bulan di bawah Rp 211.726, maka termasuk kategori penduduk miskin.

Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang yang rata-rata pengelurannya hanya Rp 211.726/bulan atau sekitar Rp 7.057/hari. Kalau mau distandarkan dengan harga makanan di warteg-warteg di sekitar kampus saya, uang sebesar Rp. 7.057/hari hanya untuk 2 kali makan dengan lauk sambel dan tempe. Lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan ???  Sunguh sangat ironis…

            

Tidak hanya angka penduduk miskin, angka penduduk hampir miskin seharusnya juga menjadi sorotan masyarakat terkait bagaimana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah. Penduduk hampir miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di sekitar(di atas) garis kemiskinan. Penduduk yang termasuk kategori ini sangat rentan untuk berubah masuk ke kategori penduduk miskin karena mengingat kondisi ekonomi yang bersifat fluktuatif sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.

          

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus cerdas memaknai angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah khususnya Presiden seharusnya mengumumkan besarnya angka kemiskinan yang disertai dengan besarnya Garis Kemiskinan(GK) dan besarnya angka penduduk hampir miskin. Di samping itu, masyarakat juga seharusnya tidak hanya kritis tetapi juga cerdas dalam memaknai hal ini, sehingga tidak ada tuding-menuding antara pemerintah dan masyarakat terkait angka kemiskinan di Indonesia.