Menyebar BUMN, Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

Belum lama ini, Kementerian Negara BUMN melansir wacana yang menarik untuk dicermati. Pertama, kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan seluruh badan usaha milik negara tersebut berencana memindahkan kantor beberapa BUMN yang saat ini masih berada di sekitar istana Merdeka ke wilayah lain. Pemindahan ini akan dibiayai dana dari APBN. 

Kebijakan kedua adalah rencana pembangunan BUMN Tower. Menteri Negara BUMN menjelaskan bahwa gedung yang direncanakan akan dibangun secara mandiri dari dana BUMN tersebut merupakan kebutuhan untuk melambangkan kerjasama, keterpaduan, dan kekompakkan seluruh BUMN.

Mencari Alasan Pindah

Dua kebijakan Kementerian BUMN tersebut penting untuk dikritisi karena mencuatkan beberapa pertanyaan dan inkonsistensi. Tentang kebijakan pemindahan kantor-kantor BUMN, setidaknya terdapat dua pertanyaan mendasar yang muncul. Pertama, tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan kantor-kantor BUMN yang saat ini berada di Ring 1 Istana Presiden harus dipindah. Dapat dipahami bila pemerintah sulit mengemukakan alasan pemindahan dengan lugas, karena apabila pertimbangannya adalah bahwa hanya lembaga negara dan kementerian yang boleh berkantor di sekitar Istana Presiden, bukankah itu berarti bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat akan harus hijrah pula?

Kedua, kebijakan pemindahan ini juga terkesan tidak konsisten dengan semangat penghematan yang dicanangkan pemerintah yang bahkan telah berencana mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai penghematan pembelanjaan anggaran kementerian dan lembaga 2011. Apabila biaya perjalanan dinas, akomodasi hotel, serta rapat di luar kantor saja akan sangat dibatasi, apatah lagi memindahkan banyak kantor yang pasti akan membutuhkan banyak biaya, sementara pada saat bersamaan terdapat banyak aktivitas penting yang membutuhkan prioritas pendanaan.

Mempertanyakan Urgensi BUMN Tower

Gagasan Menteri Negara BUMN yang begitu berhasrat membangun BUMN Tower juga layak dipertanyakan. Dalam setiap kesempatan berbicara kepada media massa, mantan Direktur Utama Perum Bulog ini hanya mengemukakan alasan pembangunan BUMN Tower sebagai perlambang kekompakan badan usaha-badan usaha milik negara. Sebuah alasan yang absurd dan jelas merupakan prioritas yang keliru waktu.

Padahal, belum lama ini Menteri BUMN juga meningkatkan target setoran pajak dan dividen badan usaha-badan usaha milik negara, bahkan untuk beberapa sektor industri hingga dua kali lipat dari tahun lampau. Tentu saja, untuk memenuhi target tersebut seluruh perusahaan pelat merah tersebut harus mengerahkan segenap sumber daya yang dimilikinya. 'Perintah' untuk menyisihkan dana guna membangun BUMN Tower tentu saja akan mengurangi kesempatan mereka mengoptimalkan penggunaan dana bagi peningkatan usaha dan pemenuhan target dividen. Direktur Utama PT BNI Tbk (BBNI), misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa jika modal terlalu banyak diambil melalui dividen maka akan mengganggu pertumbuhan bank. (kontan.co.id/23/01/2010).

Menyebar BUMN

Alih-alih mengumpulkan kantor-kantor BUMN jadi satu dalam BUMN Tower, pemerintah seharusnya justru menyebar pusat badan usaha-badan usaha milik negara itu ke seluruh penjuru tanah air sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Sebagian BUMN memang telah menempatkan kantor pusatnya di daerah di mana kegiatan utama bisnisnya berada, namun masih ada pula BUMN yang berkantor pusat di Ibukota, padahal kegiatan utama usahanya berada di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta.

Penyebaran kantor pusat BUMN, dan bukan mengumpulkannya pada sebuah gedung, menjanjikan setidaknya dua keuntungan. Pertama, badan usaha-badan usaha milik negara tersebut akan berkesempatan memahami lebih baik kondisi yang ada di daerah usahanya. Pemahaman yang lebih baik ini akan memungkinkan perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam mengelola persaingan yang kian ketat dan dalam mengembangan usahanya.

Kedua, perusahaan-perusahaan pelat merah yang tersebar di tanah air akan berperan menjadi agent of development di daerah-daerah di mana kegiatan inti usahanya berada. Keberadaan perusahaan berikut sumberdaya manusianya akan memberikan multiplier effects yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tidak akan hanya merasakan polusi, namun juga dapat merasakan sebesar-besarnya manfaat dari kehadiran perusahaan-perusahaan milik negara tersebut. Apalagi, kesenjangan kegiatan ekonomi antar daerah yang saat ini masih sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dari pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 sebesar 6,1%., pulau Jawa menyumbang 58%, disusul Sumatera memegang peranan 23,1%, diikuti oleh Kalimantan (9,2%), Sulawesi (4,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,7%), serta yang terakhir Maluku dan Papua (2,4%). Ketimpangan yang sangat mencolok tersebut tentu amat berbahaya bagi integrasi bangsa bila tidak segera memperoleh perhatian yang semestinya.

sumber : Ali Mutasowifin - detikNews.com

cara menghitung pertumbuhan ekonomi

            Untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. (Di level provinsi di Indonesia biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto-PDRB) PDB jika dibagi dengan jumlah penduduk maka menjadi PDB per kapita. Ukuran ini lebih spesifik karena memperhitungkan jumlah penduduk serta mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu tempat.
 

Ada banyak pendapat mengenai penyebab naik turunnya total produksi barang dan jasa, namun banyak ahli ekonomi yang setuju akan dua penyebab berikut ini :

(1) Sumber pertumbuhan. 

Ahli-ahli ekonomi sering merujuk pada tiga sumber pertumbuhan, yaitu :

     (a) peningkatan tenaga kerja, 

     (b) peningkatan modal, dan 

     (c) peningkatan efisiensi  dimana kedua faktor ini digunakan. 

Jumlah tenaga kerja dapat meningkat jika pekerja yang telah tersedia bekerja lebih lama, atau jika ada tambahan tenaga kerja baru. Sedangkan persediaan modal dapat meningkat jika perusahaan mendorong kapasitas produktifnya dengan menambah pabrik dan peralatan (investasi). Efisiensi bertambah ketika output yang lebih dapat diperoleh dari jumlah tenaga kerja dan/atau modal yang sama. Ini sering disebut sebagai Total Factor Productivity (TFP). Pendorongan ketiga sumber ini disebut juga
supply-side economy, atau ekonomi dari sisi penawaran.
 

(2) Terjadinya penurunan (downturns) pada ekonomi (resesi dan depresi). 

Ini menjawab pertanyaan mengapa output dapat turun atau naik lebih lambat. Secara logika, apapun yang menyebabkan penurunan pada tenaga kerja, modal, atau TFP akan menyebabkan penurunan pada output atau setidaknya pada tingkat pertumbuhan output. Misalnya, peristiwa seperti bencana alam, penyebaran penyakit berbahaya dan kerusuhan.
 

Lalu bagaimana PDB diukur? Caranya, total nilai berbagai macam barang dan jasa diagregasikan. Namun karena berton-ton baja tidak mungkin dijumlahkan begitu saja dengan, misalnya, produksi roti, maka proses agregasi dilakukan berdasarkan nilai uang produksi barang-barang tersebut. Di Indonesia PDB diukur setiap tiga bulanan dan tahunan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Nilai total pendapatan nasional dalam satuan hargasekarang disebut dengan PDB nominal (PDB atasdasar harga berlaku). Nilainya tentu berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan kuantitas produksi barang/jasa atau dalam harga dasarnya.
 

Jika nilai nominal ini dihitung dalam harga yangtetap atau dipatok, didapatlah nilai PDB riil (PDB atas dasar harga konstan). Untuk menghitung nilairiil tersebut dipilihlah satu tahun dasar —misalnya tahun 2000. Kemudian, nilai semua barang dan jasa dihitung berdasarkan harga masing-masing yang berlaku pada tahun tersebut. Karena harga barang sudah tetap, PDB riil dianggap hanya berubah sesuai dengan adanya perubahan kuantitas barang/jasa. 

Perubahan PDB ini mencerminkan perubahan kuantitas output produksi secara riil. Inilah yang sehari-hari disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang disebut sebagai “ pertumbuhan ekonomi” tidak lain mengacu pada peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian.
 

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :
 

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%
 

g = tingkat pertumbuhan ekonomi
PDBs = PDB riil tahun sekarang
PDBk = PDB riil tahun kemarin
 

Contoh soal :
 

PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah = Rp. 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007 ?
 

jawab :
 

g = {(467-420)/420}x100% = 11,19%
 

Semoga Bermanfaat

Kesenjangan Ekonomi Semakin Lebar

 Perekonomian Indonesia pada 2010 tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto naik dari Rp 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi Rp 6.422,9 triliun tahun lalu. Namun, pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky di Jakarta, Senin (7/2/2011), mengatakan, kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga mereka.

Sementara sektor industri berorientasi penciptaan nilai tambah penyerap lapangan kerja, yang menjadi salah satu indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi, justru kian melemah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengumumkan, pertumbuhan ekonomi pada 2010 dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Rp 6.422,9 triliun dan pendapatan per kapita mencapai Rp 27 juta per tahun.

Jumlah ini didapat dari membagi Rp 6.422,9 triliun dengan 237,6 juta penduduk Indonesia.

Rusman menjelaskan, konsumsi rumah tangga menyumbang kue pertumbuhan terbesar, yakni 56,7 persen, disusul investasi 32,2 persen. Idealnya, konsumsi rumah tangga terus menurun hingga di bawah 50 persen, seperti yang terjadi di negara-negara maju.

Pertumbuhan PDB pun kemudian didukung oleh ekspansi investasi, terutama untuk industri manufaktur yang menciptakan lapangan kerja.

Meski demikian, komposisi investasi yang sudah melebihi 30 persen dari PDB telah menunjukkan ada sirkulasi yang bermanfaat bagi perekonomian jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi pada 2010 telah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 3,34 juta orang. Dengan demikian, menurut Rusman, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada 2010 mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi 548.000 orang.

”Ini cukup bagus. Penciptaan lapangan kerja paling besar pertama adalah sektor jasa 325.000 orang. Nomor dua industri pengolahan yang mampu menyerap 220.000 orang,” ujarnya.

Yanuar Rizky berpendapat, konsumsi penopang pertumbuhan ekonomi baru dikatakan berkualitas apabila mampu mendorong kegiatan produksi yang menyerap lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi kita seperti terpisah dari fungsi produksi.

Sektor jasa dari perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 8,7 persen dan menjadi penyumbang terbesar terhadap total pertumbuhan PDB, yakni 1,5 persen.

Sumber pertumbuhan PDB terbesar lain adalah angkutan dan industri, masing-masing 1,2 persen.

Konsumsi rumah tangga masih menopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 2,7 persen dan investasi 2 persen.

Menurut Yanuar, konsumsi rumah tangga yang tinggi tersebut sebagian besar didukung oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Konsumsi nasional pun ternyata gagal mendorong kegiatan produksi karena sebagian besar kebutuhan domestik didapat lewat impor.

Yanuar mengutip laporan Asia Wealth Report 2010 yang memaparkan secara rinci ke mana saja distribusi investasi kekayaan orang-orang kaya di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.

Kelompok orang kaya Indonesia menyimpan 33 persen aset kekayaan mereka dalam bentuk deposito atau tabungan, real estat (22 persen), saham (19 persen), reksa dana pendapatan tetap (16 persen), dan investasi alternatif, seperti kurs mata uang asing atau komoditas (10 persen).

”Jadi, kebanyakan peningkatan pendapatan itu berasal dari deposito dan instrumen finansial lain dan yang menikmati hanya 200.000 pemilik rekening di atas Rp 100 juta, menurut data BPS. Bagaimana bisa berkualitas kalau pertumbuhan lebih rendah dari inflasi (6,96 persen) dan orang yang tumbuh saat ini hanya pemilik modal yang mampu bermain di pasar uang, bukan berproduksi,” ujar Yanuar.

Industri terpuruk

Kalangan pengusaha juga turut mengkhawatirkan adanya kesenjangan lapisan masyarakat kaya dan miskin. Apabila pemerintah terlambat menanganinya, akan terjadi persoalan sosial yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan politik.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengemukakan, pengusaha terus berusaha keras menjadi lokomotif perekonomian nasional. Namun, upaya keras tersebut akan sia-sia apabila pemerintah tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki kondisi yang ada, seperti infrastruktur, penegakan hukum, pasokan energi, dan ekonomi biaya tinggi.

”Industri manufaktur masih tertolong dengan pertumbuhan sektor otomotif dan elektronik. Toyota dan Honda masih tumbuh karena jumlah penduduk terus bertambah, elektronik masih maju karena mengekspor,” ujar Sofjan.

Namun, kondisi ini dikhawatirkan tidak bertahan lama jika pemerintah tak segera mengubah kebijakan bea masuk yang memanjakan importir. Kebijakan tersebut, termasuk menaikkan tarif dasar listrik, menghantui dunia usaha.

Minat pengusaha memproduksi barang menurun. Mereka kini menjadi lebih pragmatis dan sebagian mulai beralih menjadi importir sehingga lambat laun mempersempit penciptaan lapangan kerja baru.

Kondisi ini yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Yang menikmati pertumbuhan hanya sebagian kecil masyarakat dan masih banyak yang hidup pas-pasan.

”Bagaimana mau tumbuh baik kalau pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan industri manufaktur. Pengusaha juga tidak mau terkena getah dan setback kalau terjadi apa-apa akibat dampak kesenjangan pendapatan,” ujar Sofjan.

Dalam laporan BPS, kontribusi industri pengolahan dalam PDB merosot selama tiga tahun terakhir.

Pada 2008, industri pengolahan berperan sebesar 27,8 persen dalam PDB, lalu turun menjadi 26,4 persen pada 2009 dan 24,8 persen pada 2010. Industri pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyerap sedikitnya 40 juta pekerja dari 108,21 juta pekerja.

sumber : kompas